Manajemen Resiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.

Tujuan dari Manajemen Resiko SPBE adalah untuk:

• Mencegah atau meminimalkan risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan SPBE
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan SPBE
• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Manajemen Resiko SPBE terdiri dari beberapa proses, yaitu:

• Pemahaman konteks
• Penilaian risiko
• Penanganan risiko
• Komunikasi dan konsultasi
• Pemantauan dan evaluasi

Proses Manajemen Resiko SPBE harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang ada dapat dikelola dengan efektif.

Berikut adalah beberapa contoh risiko SPBE:

• Risiko keamanan, seperti serangan siber, kehilangan data, dan penyalahgunaan data
• Risiko operasional, seperti kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan gangguan layanan
• Risiko hukum, seperti pelanggaran hukum dan peraturan
• Risiko finansial, seperti kerugian keuangan
• Risiko reputasi, seperti kehilangan kepercayaan masyarakat

Pengelolaan Risiko SPBE harus dilakukan oleh semua instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Instansi pemerintah harus memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko SPBE.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE. Pedoman ini mengatur tentang kerangka kerja, proses, dan komponen-komponen Manajemen Resiko SPBE.